Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dibiayai Pemerintah
By Admin
nusakini.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengerjaan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah akan memastikan proyek tersebut dikerjakan secara transparan.
”Pembiayaan studi kelayakan akan ditanggung oleh Pemerintah dan akan dilakukan oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) jadi pemerintah punya andil,” kata Menko Luhut pada acara makan pagi bersama media di kantornya hari Selasa (18/7/2016) lalu.
Luhut berharap, studi kelayakan tersebut bisa selesai sesegera mungkin. Dia meminta Desember studi kelayakan tersebut sudah jadi, tetapi BPPT sanggup mulai Januari 2017. Luhut mengakui telah menawarkan proyek ini kepada Jepang, sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Shinzo Abe, dalam lawatannya ke negara tersebut belum lama ini. Namun dia belum bisa memastikan apakah Jepang yang akan mengerjakan proyek ini atau tidak.
“Kalau Jepang tidak bisa memberikan teknologi dan angka yang lebih murah, kita kasih ke alternatif lain. Kita sudah belajar dari proyek Jakarta-Bandung. Saya sudah bicara dengan Ibu Rini (Menteri BUMN), (kami sepakat) yang akan membiayai (studi kelayakan) adalah pemerintah. Karena kita tidak mau didikte,” ujarnya.
Luhut mengatakan, jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya ini bukan hanya akan digunakan untuk angkutan penumpang, tapi juga akan mengintegrasikan jalur tersebut dengan beberapa lokasi pelabuhan kering (dry port) untuk mengangkut pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya.
Sementara menjawab pertanyaan tentang pelabuhan kering, Menko Maritim mengatakan, pihaknya berniat menjadikan pelabuhan kering Cikarang sebagai percontohan dalam skema bongkar muat barang. ”Nanti pembangunannya kami serahkan ke swasta saja. Dry port yang di Cikarang itu jadi model karena (mereka) bagus,” ujarnya sambil mengakui pembangunan pelabuhan kering di Indonesia terlambat.
Dia mengatakan, seharusnya ada beberapa lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan pelabuhan kering di Jakarta, seperti di wilayah Cempaka Putih. Namun sayangnya, di lokasi tersebut saat ini malah digunakan untuk lahan properti.
Menko Luhut mengatakan, jika skema bongkar muat barang di Cikarang berjalan baik hingga enam bulan sejak dimulainya pada 1 Desember nanti, maka pemerintah akan menyusun rencana pembangunan pelabuhan kering di sejumlah lokasi.
“Rencananya akan dibangun di daerah barat di Tangerang, dan di Bogor untuk daerah selatan,” katanya, seraya mengatakan pemerintah sekarang masih menyusun standar pelayanan dan harga. (p/mk)